Ditjen Pajak Bisa Tentukan Nilai Penghasilan Bruto Wajib Pajak – PMK No.15 Tahun 2018

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Kamis, 01/03/2018 22:22 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhak menentukan sendiri nilai jumlah penghasilan Wajib Pajak (WP), jika selama ini WP tidak pernah menunjukkan catatan mengenai jumlah pendapatannya di dalam pembukuan. Ketentuan ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.

Melalui beleid tersebut, WP yang tidak menyelenggarakan kewajiban pembukuan dan tidak menunjukkan bukti pendukungnya akan diperiksa oleh DJP. Pasalnya, dengan nilai pendapatan yang tak dilaporkan, DJP jadi tidak bisa mengetahui dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Setelah itu, otoritas pajak bisa menentukan sendiri jumlah pendapatan yang diperoleh WP dalam satu tahun pajak berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian, nilai Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan oleh WP bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari penghasilan WP yang sebenarnya.

Di dalam menaksir jumlah pendapatan yang diterima WP per tahunnya, DJP akan melakukan delapan metode. DJP akan melihat data transaksi tunai dan nontunai, sumber penggunaan dana, jumlah satuan usaha yang dihasilkan WP dalam setahun, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelumnya, proyeksi nilai ekonominya, hingga penghitungan rasio.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemeriksaan bagi WP yang enggan transparan ini akan dilakukan berdasarkan data yang dihimpun oleh DJP.

Selain itu, ia menyebut bahwa perhitungan ini sudah pernah dilakukan DJP sebelumnya. Hanya saja, DJP selama ini belum punya kepastian hukum kala menaksir pendapatan WP, sehingga aturan ini menegaskan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh DJP adalah sah.

“(Dengan diterbitkan PMK ini) akan memberikan kepastian hukum, karena sebelumnya tidak ada PMK-nya,” jelas Hestu kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/3).

Ia melanjutkan, kewenangan DJP ini juga didasarkan atas pasal 14 ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sehingga metode tersebut harusnya tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi, dalam melakukan perhitungannya, aparat DJP juga akan menjelaskan metode yang dipakai untuk menghitung besaran peredaran bruto kepada WP.

“Itu juga memberikan kepastian hukum atau perlindungan bagi WP, dalam arti pemeriksa tidak akan sewenang-wenang atau menggunakan metode yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menghitung atau menetapkan peredaran bruto,” pungkas dia. (agi)

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180301172845-532-279782/ditjen-pajak-bisa-tentukan-nilai-penghasilan-wajib-pajak

====

Download PMK : NOMOR 15/PMK.03/2018.pdf

Pemerintah baru aja mengeluarkan peraturan pajak pmk 15 th 2018. Dimana ktr pajak bisa menentukan penghasilan atau omset peredaran bruto yg kita laporkan tiap bulan. Atas dasar gaya hidup kita dan data2 yg tersedia. Seperti pemakaian credit card. Biaya hidup kita listrik telpon biaya pesawat dll. Pinjaman bank dan berapa angsuran tiap bulan nya. Pembelian harta rumah mobil dan barang2 lain nya. Inti PMK No.15 Tahun 2018 :
  1. Setiap Wajib Pajak minimal harus melakukan pencatatan dan/atau pembukuan atau pendataan terhadap peredaran Bruto sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
  2. DJP diperbolehkan untuk menentukan penghasilan bruto Wajib Pajak dengan metode (Pasal 2) :
  • a. Penelitian tunai dan non tunai (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan); 
  • b. Sumber penggunaan dana (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan);
  • c. Satuan dan/atau volume (Data dan informasi arus barang – dapat berupa dari hasil pengamatan intelejen dan/atau pengujian arus barang);
  • d. Penghitungan biaya hidup (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan dari penggunaan kartu kredit ditambah penambahan asset dan/atau pengamatan intelenjen);
  • e. Pertambahan kekayaan bersih (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa movement kekayaan bersih awal dan akhir tahun berdasarkan data pihak lain seperti data developer perumahan);
  • f. Surat Pemberitahuan (SPT) atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya (data SPT dan SKP tahun sebelumnya, sehingga memungkinkan penelitian multi year);
  • g. Proyeksi nilai ekonomi (dapat berupa benchmark dari trend usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak);
  • h. Penghitungan Rasio (dapat berupa benchmark rasio atas usaha yang tidak dapat disebandingkan, seharusnya memperhitungkan elemen ekonomi makro dan mikro negara)
  1. Peraturan mulai berlaku 12 Februari 2018, dan atas pemeriksaan yang sedang berjalan diwajibkan untuk menggunakan metode yang sama.

LEAVE REPLY

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *